 |
| Gambar: Foto. Istimewah |
MATALINENEWS.COM | KUPANG-- Forum Guru SMA/SMK/SLB Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan audiens dengan Kepala Bidang GTK Dinas PK Propinsi NTT di Kantor Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari ini Kamis, 09/06/2022.
Hadir dalam petemuan bersama Kabid GTK, Dinas Pendidikan Provinsi NTT (Robby A. Ndun, S.Pd, MM ).Ketua Forum Guru SMA/SMK NTT (Yusup Koe Hoea, S.Pd), Sekretaris Forum Guru SMA/SMK NTT (Ahmad Jais, S.Pd), Anggota Forum Guru SMA/SMK NTT (Oktovianus Waang).
Pokok pikiran yang diangkat oleh Forum Guru SMA/SMK/SLB Provinsi NTT pada audiens sebagaimana didalam rilis yang kami terima adalah. Keterlambatan pembayaran gaji yang dirasakan hampir setiap bulan, keterlambatan pembayaran tunjangan profesi guru tri wulan ke-1 dan ke-2 tahun 2022, Tunjangan tambahan penghasilan (Tamsil) bagi ASN yang belum bersertifikasi pendidik, kajian teknis besaran tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) yang terkesan guru diposisi buntut diantara ASN lainnya, ketersediaan pengawas sekolah yang relative masih kurang, pelantikan pengawas sekolah hingga kini belum ada kepastian nya terhadap guru-guru yang sudah mengikuti semua mekanisme seleksi calon pengawas dan dinyatakan lulus oleh lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah kemendikbud- riste dan peningkatan kompetensi guru dalam mempersiapkan perubahan kurikulum melalui berbagai diklat perlu menjadi perhatian serius pemerintah provinsi NTT.
Pokok pikiran yang diangkat dalam pertemuan singkat ini mendapatkan respon dari Kabid GTK, Dinas Pendidikan Provinsi NTT (Robby A. Ndun, S.Pd, MM).
Dirinya menjelaskan bahwa, secara adminintrasi, proses pembayaran TPG Guru SMA/SMK/SLB NTT dilaksanakan oleh Sub bagian Keuangan, prosesnya sedikit terkendala dengan konsolidasi PLT Kadis PK dengan bagian terkait. Untuk proses eksekusi, perlu ferfal rekening untuk semua guru SMA/ SMK /SLB, diselesaiakan dengan baik tanpak tergesa- gesa sehingga proses ferfal seoptimal mungkin. Akan diupayakan agar dipercepat pembayaran gaji bulan juli 2022, lebih dipercepat dan diupaykan juga tanggal 3 pada setiap bulan.
“Mengenai keterlambatan pembayaran tunjangan profesi guru tri wulan ke-1 dan ke-2 tahun 2022. Kurang lebih 3 bulan, pak Kadis Dicutikan sementara, sehingga tugas sementara adalah PLT. Kadis PK NTT, tentu tanggungjawab dan wewenang PLT sangat terbatas, sehingga dalam proses realisasi TPP triwulan 1, sedikit mengalami hambatan, bahkan ada 50 orang guru tersangkut cary over (CO),” tambah Robby.
Untuk tunjangan sertifikasi triwulan 1, Robby menyampaikan bahwa SPM dan SP2D sudah ditandatangani oleh PLT Kepala Dinas PK NTT, dan dalam minggu ini akan segera cair untuk triwulan 1.
“Berkaitan dengan tamsil bagi guru ASN, itu ada pada kewenangan bagian keuangan, kemungkinan sedang diproses, mudah- mudahan bisa secepatnya,” ujar Robby.
Selain itu ia menambahkan bahwa, pengkajian menyangkut besaran TPP bagi guru SMA/SMK/SLB dilakukan oleh Biro Hukum dan Biro terkait pada Kantor Gubernur, tetapi dinas teknis (Dinas PK Prop. NTT) tidak dilibatkan. Besaran TPP bagi para guru benar- benar sangat kecil, bahkan berbanding terbalik dengan jabatan structural, yang dianalogikan dengan “kopral prihatin sama jenderal, yang sebenarnya jenderal kasihan sama kopral”.
Berkaitan dengan ketersediaan pengawas sekolah yang relatif masih kurang, pelantikan pengawas sekolah hingga kini belum ada kepastiannya terhadap guru-guru yang sudah mengikuti semua mekanisme seleksi calon pengawas, dan peningkatan kompetensi guru dalam mempersiapkan perubahan kurikulum melalui berbagai diklat. Robby menjelaskan bahwa, GTK sudah membuat telaan ke PLT Kadis PK, dan sementara ini PLT Kadis PK berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah, karena di DPA Dinas PK belum dianggarkan untuk pengawas. Dan BKD telah bersurat ke MENPAN RB, dalam waktu dekat dan akan disosialisasikan.
“Kementrian Riset dan Teknologi PK RI, sudah memprogramkan DIKLAT, tetapi sampai sekarang ada. Dan GTK DIKLAT di tahun 2022, belum tersedia anggaran.” Tutup Kabid GTK, Dinas Pendidikan Provinsi NTT (Robby A. Ndun, S.Pd, MM). (**)
Hadir dalam petemuan bersama Kabid GTK, Dinas Pendidikan Provinsi NTT (Robby A. Ndun, S.Pd, MM ).Ketua Forum Guru SMA/SMK NTT (Yusup Koe Hoea, S.Pd), Sekretaris Forum Guru SMA/SMK NTT (Ahmad Jais, S.Pd), Anggota Forum Guru SMA/SMK NTT (Oktovianus Waang).
Pokok pikiran yang diangkat oleh Forum Guru SMA/SMK/SLB Provinsi NTT pada audiens sebagaimana didalam rilis yang kami terima adalah. Keterlambatan pembayaran gaji yang dirasakan hampir setiap bulan, keterlambatan pembayaran tunjangan profesi guru tri wulan ke-1 dan ke-2 tahun 2022, Tunjangan tambahan penghasilan (Tamsil) bagi ASN yang belum bersertifikasi pendidik, kajian teknis besaran tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) yang terkesan guru diposisi buntut diantara ASN lainnya, ketersediaan pengawas sekolah yang relative masih kurang, pelantikan pengawas sekolah hingga kini belum ada kepastian nya terhadap guru-guru yang sudah mengikuti semua mekanisme seleksi calon pengawas dan dinyatakan lulus oleh lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah kemendikbud- riste dan peningkatan kompetensi guru dalam mempersiapkan perubahan kurikulum melalui berbagai diklat perlu menjadi perhatian serius pemerintah provinsi NTT.
Pokok pikiran yang diangkat dalam pertemuan singkat ini mendapatkan respon dari Kabid GTK, Dinas Pendidikan Provinsi NTT (Robby A. Ndun, S.Pd, MM).
Dirinya menjelaskan bahwa, secara adminintrasi, proses pembayaran TPG Guru SMA/SMK/SLB NTT dilaksanakan oleh Sub bagian Keuangan, prosesnya sedikit terkendala dengan konsolidasi PLT Kadis PK dengan bagian terkait. Untuk proses eksekusi, perlu ferfal rekening untuk semua guru SMA/ SMK /SLB, diselesaiakan dengan baik tanpak tergesa- gesa sehingga proses ferfal seoptimal mungkin. Akan diupayakan agar dipercepat pembayaran gaji bulan juli 2022, lebih dipercepat dan diupaykan juga tanggal 3 pada setiap bulan.
“Mengenai keterlambatan pembayaran tunjangan profesi guru tri wulan ke-1 dan ke-2 tahun 2022. Kurang lebih 3 bulan, pak Kadis Dicutikan sementara, sehingga tugas sementara adalah PLT. Kadis PK NTT, tentu tanggungjawab dan wewenang PLT sangat terbatas, sehingga dalam proses realisasi TPP triwulan 1, sedikit mengalami hambatan, bahkan ada 50 orang guru tersangkut cary over (CO),” tambah Robby.
Untuk tunjangan sertifikasi triwulan 1, Robby menyampaikan bahwa SPM dan SP2D sudah ditandatangani oleh PLT Kepala Dinas PK NTT, dan dalam minggu ini akan segera cair untuk triwulan 1.
“Berkaitan dengan tamsil bagi guru ASN, itu ada pada kewenangan bagian keuangan, kemungkinan sedang diproses, mudah- mudahan bisa secepatnya,” ujar Robby.
Selain itu ia menambahkan bahwa, pengkajian menyangkut besaran TPP bagi guru SMA/SMK/SLB dilakukan oleh Biro Hukum dan Biro terkait pada Kantor Gubernur, tetapi dinas teknis (Dinas PK Prop. NTT) tidak dilibatkan. Besaran TPP bagi para guru benar- benar sangat kecil, bahkan berbanding terbalik dengan jabatan structural, yang dianalogikan dengan “kopral prihatin sama jenderal, yang sebenarnya jenderal kasihan sama kopral”.
Berkaitan dengan ketersediaan pengawas sekolah yang relatif masih kurang, pelantikan pengawas sekolah hingga kini belum ada kepastiannya terhadap guru-guru yang sudah mengikuti semua mekanisme seleksi calon pengawas, dan peningkatan kompetensi guru dalam mempersiapkan perubahan kurikulum melalui berbagai diklat. Robby menjelaskan bahwa, GTK sudah membuat telaan ke PLT Kadis PK, dan sementara ini PLT Kadis PK berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah, karena di DPA Dinas PK belum dianggarkan untuk pengawas. Dan BKD telah bersurat ke MENPAN RB, dalam waktu dekat dan akan disosialisasikan.
“Kementrian Riset dan Teknologi PK RI, sudah memprogramkan DIKLAT, tetapi sampai sekarang ada. Dan GTK DIKLAT di tahun 2022, belum tersedia anggaran.” Tutup Kabid GTK, Dinas Pendidikan Provinsi NTT (Robby A. Ndun, S.Pd, MM). (**)
