MATALINENEWS.COM, Lembata- Sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Desa dan BPD yang selama ini di anggap GATAL (Gagal Total) dalam menjalankan Amanah Rakyat. Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Desa Kalikur WL (AMPD-KWL) menyegel Kantor Desa dan Kantor BPD Desa Kalikur WL pada hari ini Senin, (03/01/2022).
Kepada media Ketua Aliansi (Sengaji Kamarudin) menyampaikan dalam bentuk press release bahwa, pemerintah Desa Kalikur WL dan BPD dinilai Gagal Total dalam menjalankan amanah rakyat. Hal ini terbukti dengan banyaknya persoalan yang tumpuk dan tidak bisa diselesaikan, dan masyarakat kewalahan mencari jalan keadilan. Naasnya berbagai Indikasi dan juga fakta temuan yang bisa dibuktikan, namun terkesan di lindungi.
“Tindakan penyegelan kedua kantor yakni Kantor Desa dan juga Kantor BPD Desa Kalikur WL. Hal ini sebagai bentuk protes dan mosi tidak percaya kami terhadap pemerintah yang terkesan selalu membiarkan suara kami yang murni mengawal segala bentuk kedjoliman dan penyelewengan yang ada; jelas Sangaji
Selain itu diri menagaskan bahwa, kami suda muak terus menyaksikan praktek kejahatan di desa, sikap aliansi dalam penyegelan Kantor Desa dan Kantor BPD Desa Kalikur WL ini dilandasi dengan desakan dengan point- point tuntutan yang merupakan rentetan dari kegelisahan dan mosi tidak percaya masyarakat terhadap praktek penyelenggaraan pemerintah Desa diantaranya.
1. Mendesak BPD dan PEMDES untuk segera menghadirkan pihak DINSOS PMD Untuk mengklarifikasi soal pemberhentian perangkat Desa Kalikur WL Kecamatan Buyasuri sebagaimana yang telah dijanjikan oleh DINSOS PMD pada kegiatan sosialisasi dana Desa tahun 2022 di Desa Kalikur WL.
2.Mendesak BPD dan PEMDES untuk segera menghadirkan pihak Inspektorat Kabupaten Lembata agar melakukan Audit Investigasi terkait kasus dugaan korupsi sesuai Surat SP2HP dari TIPIKOR Kabupaten Lembata sesuai janji yang disampaikan oleh Inspektorat pada saat sosialisasi dana Desa tahun 2022 di Desa Kalikur WL.
3.Mendesak PEMDES dan BPD untuk segera menyampaikan progres pengembalian dana temuan selisih tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 23.122.774, juga selisi temuan WC Fiktif tahun 2015 kurang lebih Rp.5000.000, dan hasil temuan kesalahan KPM BLT tahun 2020 sebesar Rp.7200.000.
4. Mendesak PEMDES dan BPD untuk segera mengklarifikasikan indikasi penyalahgunaan wewenang terhadap proses penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dimana terdapat hilangnya hak masyarakat dalam memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut.
5. Mendesak BPD untuk mengambil sikap tegas dalam mengusut tuntas indikasi penyalahgunaan anggaran tahun 2018 yang terjadi di Desa Kalikur WL. yang sudah diproses sejak 13 Desember 2020 sesuai dengan surat aduan masyarakat ke tindak pidana korupsi (TIPIKOR) dan sesuai informasi dari pihak TIPIKOR Kabupaten Lembata bahwa pihak TIPIKOR sudah dua kali bersurat ke Inspektorat dan Bupati Kabupaten Lembata tapi sampai dengan sekarang belum ada tindak lanjut dari Inspektorat Kabupaten Lembata.
6. Mendesak BPD untuk melakukan print out Rekening Desa minimal 4 tahun terkahir.
7. Mendesak BPD untuk segera melakukan klarifikasi dana SILPA TA. 2020 - 2021 yang merupakan rentetan dari SILPA Bawaan TA. 2019 dimana terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran karena tidak dilakukan penyetoran kembali oleh bendahara ke Rekening Desa dengan selisi kisaran Rp.181.000.000; jelas Ketua Aliansi Sangaji Kamarudin.
“Untuk itu Aliansi Masyarakat Desa Kalikur WL (AMPD KWL) memberikan kado tahun baru sebagai bentuk protes tajam dan mosi tidak percaya masyarakat Desa Kalikur WL terhadap praktek penyelenggaraan pemerintah dan BPD Desa Kalikur WL yang di nilai sengaja membiarakan semua persoalan di Desa dan terkesan di lindungi; tutup Sangji.
Selain itu Ketua BPD Desa Kalikur WL (Ikran Idris, S.Ip) saat di hubungi, ia menjelaskan bahwa saat ini masi sibuk dengan proses pelantikan Kepala Desa, dan akan kami jawab setelah usai dari kegiatan ini. (*tim)
