MATALINENEWS- Momentum idul Fitri adalah kembali memaknai perjalanan hidup dan momentum ini adalah sesuatu yang terbaik dan berkesan untuk kembali ke Fitra nya sebagai mahluk yang suci. Dengan saling memaafkan sesamanya, berkumpul dengan keluarga terdekat dan kerabat terjauh untuk kembali kepada naluri kemanusiaan yang murni.
Tapi jika melihat dan menelisik kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat untuk mudik lebaran adalah sesuatu yang sangat konyol dan tidak masuk akal, di tamba dengan pernyataan Mentri Agama pada rabu (05/05/2021) terkait lebaran di ruma masing- masing, dan jika ada pada wilayah Zona Hijau maka jamaahnya cukup 50 (Lima puluh) orang. Sebab kami menilai apa yang menjadi alasan pemerintah masih tetap sama dan ini adalah lagu lama yang selalu di gembor-gemborkan di media.
Seharusnya kita mampu mengambil perbandingan dengan kejadian-kejadian sebelumnya terkait kebijakan pemerintah dengan aktivitas pilkada, pertambangan, Kunjungan Presiden, Masuk WNA beberapa hari lalu dan lain sebagainnya. Justru dalam masa pendemi seperti ini ketakutan kita tidak hanya berkutat Covid-19 tetapi ada ketakutan yang lebih besar lagi yaitu pada pemegang otoritas kekuasaan atau pemangku kebijakan dan nampaknya hal tersebut menjadi momok dan menakutkan di kalangan masyarakat terhadap pelarangan mudik di momentum lebaran idul Fitri ini dan di tambahkan dengan Shalat Id jamaahnya yang di batasi.
Sungguh ironis, kita sangat di buat cemas terhadap respon pemerintah yang berat sebelah. Mereka seolah menempatkan wabah ini sebagai peluang untuk kepentingan kelompok dengan otoritas yang mereka miliki, tanpa mempertimbangkan psikologi masyarakat yang seharusnya setiap momentum lebaran bisa berkumpul bersama keluarga, akan tetapi akibat kebijakan ini bisa saja dapat membuat jarak untuk tidak bertemu.
Carut marut dan keriuhan Covid- 19 sudah cukup membebani hati, menguras akal dengan kebijakan pemerintah yang selalu mengangkat isu tersebut.
Sementara kita melihat pemerintah justru memanfaatkan pendemi ini dengan terus berupaya dan memaksakan keadaan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi sebesar-besarnya dan pasar besar untuk melanggengkan kapitalisme meksi dengan hal tersebut banyak yang menjadi korban dengan kebijakan yang di keluarkan tanpa perduli dengan Entitas lain.
Masyarakat kita di himbau untuk tidak mudik.
Tidak melakuka Solad- Id Berjamaah, tetap di rumah dan jangan resah tetapi gambaran realitasnya kita membawa kesadaran lain untuk ragu bahkan tidak percaya terhadap tindakan kekuasaan yang masih banyak kontroversial .
Apa yang saya lihat dan ingin saya katakan bahwa seandainya keputusan politik dari pengambil kebijakan sejak awal membuat keputusan politik secara tegas untuk mencegah persebaran Covid- 19 dan jauh - jauh hari tersedia dana publik untuk riset kesehatan pasti persebaran virus ini lebih muda di atasi dan di cegah penularannya.
Oleh karena itu permasalahan Covid- 19 dan kebijakan pemerintah seakan menjadi kombinasi yang menakutkan di momentum menjelang idul fitri ini.
Pemahaman tentang hubungan antara Covid- 19, mudik dan keputusan politik dari pengambil kebijakan membawa masyarakat secara spontan menyatakan ketidakpercayaannya kepada pemerintah . Apa yang membuat pemerintah terus - terusan seperti ini ? Apakah ada kelas sosial lain yang mempengaruhi nya?
Pada konteks ini nampaknya kita akan mulai melihat berbagai parodi kekuasaan yang membuat suasana tetap kondusif sembari menjalankan kepentingan Ekonomi dengan Investasi. Sungguh ironis, teater parodi kekuasaan pada kenyataannya kental muatan politis dan inilah yang selalu menjadi kekhawatiran buat kita Masyarakat.
Banyak orang mengira ketidakmampuan kekuasaan dalam menangani bencana Covid- 19 sedari awal adalah tragedi namun jika kita melihat lebih jelih dan krisis ketidakmampuan itu adalah lelucon apa lagi dengan momentum pilkada kemarin.
Oleh karena itu kita di hadapkan pada dua pilihan yaitu pasrah atau melawan. Jika kita terus mempertahankan keputusan dan sistem politik yang di ambil oleh pemerintah kita akan terus- terusan di bodohi. Olehnya itu maka marilah kita melakukan perbandingan sesuai dengan realitas dan kenyataan yang ada sebab pemerintah tidak selamanya benar dalam mengambil sebuah kebijakan dan sikap politik. Apalagi terkait dengan Covid- 19 ini adalah sesuatu yang terus di besar besarkan di media dan banyak menambah kepanikan di tengah masyarakat kita.
Jika sadar, Sadarilah Reaalitas, Jangan mengambil keputusan dengan logika hukum berpikir sendiri yang di penuhi dengan kepentingan dan Pragmatisme.
Seperti dendam, rindu harus di tuntaskan. Maka pulanglah keluarga merindukan mu di kampung Halaman !
Penyunting: Fathur
